Warga Lamteungoh tak Gentar Isu Tsunami, Susun Master Plan Desa

BANDA ACEH – Di tengah merebaknya isu akan terjadinya gempa dan tsunami susulan di sejumlah wilayah di Aceh, sebanyak 249 jiwa warga Desa Lamteungoh dan Lamtutui terus membangun kembali desa mereka yang telah porak-poranda dihantam gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004. Bahkan, bersama aktivis dari Yayasan Pugar, warga dari dua desa ini telah merampungkan draf perencanaan pembangunan kembali (master plan) desa mereka.

Kami tidak gentar dengan isu akan terjadi lagi tsunami. Kita tetap yakin bahwa bisul tidak akan tumbuh di tempat yang sama dalam waktu dekat, ujar Baharuddin, Keuchik (Kades) Lamteungoh, Kecamatan Peukanbada, Aceh Besar, kepada Serambi, Sabtu (2/4).

Pemerintah Diminta Tepati Janji Alokasikan Dana untuk Gampong dan Mukim

BANDA ACEH – Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, didesak segera merealisasikan alokasi dana untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi masyarakat di level gampong dan mukim.

“Dengan adanya dana yang sangat besar di Aceh saat ini, termasuk DAU Aceh tahun 2008 yang mencapai 3.7 triliun lebih, selayaknya harus bermanfaat untuk masyarakat, demi pembangunan dan kesejahteraan yang ingin kita capai. Harus ada niat baik, tulus, dan ikhlas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana itu dikelola sendiri oleh pemerintah gampong dan mukim di Aceh secara mandiri, tranparan dan bertanggung jawab,” kata Deputi Direktur Yayasan Pugar, Saifuddin NH dalam siaran persnya kepada Serambi Jumat (24/8).

Fungsi Lembaga Adat Panglima Lhok Perlu Dimaksimalkan

Nelayan Aceh sebagaimana nelayan tradisional umumnya merupakan kelompok masyarakat yang penuh keprihatinan. Profesi nelayan yang mereka geluti umunya berlangsung akibat warisan secara turun-menurun. Sedikit sekali nelayan yang dapat keluar dari persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai macam penyebab ketertinggalan nelayan tradisional ini adalah akibat penggunaan peralatan yang realtif sederhana, manajemen hasil tangkapan yang tidak berpihak, maraknya pencurian ikan oleh kapal asing. Berlangsungnya illegal fishing (pukat trawl, pengeboman dll.). Dan nelayan umumnya masih banyak yang berprofesi sebagai buruh pada kapal-kapal toke.

Pemetaan Partisipatif di Aceh

Sejak bulan April 2005, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor, bersama dengan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) melakukan pemetaan tata batas gampong dan tata guna lahan gampong. Pemetaan yang dilakukan menjadi dasar proses perencanaan gampong untuk rehablilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami.

Pemetaan ini dilakukan secara partisipatif, dimana masyarakat gampong terlibat secara aktif dari mulai proses perencanaan, pelatihan, survei lapanan, musyawarah tata batas dengan gampong tetangga, penamaan tempat/lokasi gampong, sampai dengan penggambaran peta.