Membangun Ekonomi Kaum Pesisir

Seorang lelaki tua, berkulit hitam, penuh peluh bersama anaknya, sambil berjongkok menjemur ikan teri dan ikan kayu yang baru saja dibersihkan dan digarami. Mereka menjemur ikan itu, di tengah terik matahari nan membakar pantai ujung serangga, sebuah wilayah pantai yang terletak di kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Sesekali ia berdiri meluruskan pinggangnya, agar tidak penat. Sesekali pula ia menyeka keringat yang membasahi keningnya yang telah mengerut, karena termakan usia dan beratnya tantangan hidup di pinggir laut yang terletak di wilayah samudra India itu.

Aku, bersama seorang teman dari Swiss Contact Medan, Pak Ate dan ditemani seorang sopir yang mengantarkan kami ke tempat itu. Kami berhenti dan mengucapkan salam pada lelaki tua itu. Ia menyambut dengan balasan salam yang agak lirih, namun sangat bersahabat. Ia mendekati kami dan saling bersalaman.

Percakapan pun, dimulai. Seakan ada sebuah scenario yang sengaja telah disusun untuk bertanya. Padahal, itu adalah karena sebuah kebiasaan orang-orang yang mungkin telah terbiasa berjalan dan mendampingi kelompok-kelompok marginal sepertihalnya nelayan. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya seperti kata pepatah, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Begitulah awal percakapan kami dengan lelaki tua itu yang mengaku dirinya sebagai seorang nelayan. Seperti orang yang sudah saling kenal saja, kami melemparkan sebuah pertanyaan, Lagi ngapain Pak ?. Lelaki itu, menjawab, ya, Bapak sedang menjemur ikan teri dan ikan kayu.

Dengan penuh basa basi, pertanyaan itu ditambali dengan ungkapan-ungkapan lain untuk menjalin tali persahabatan dengan lelaki tua itu. Namun, sebenarnya sangatlah interogatif. Tujuannya pasti untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang sedang digeluti lelaki itu. Beberapa pertanyaan awal kami coba tanyakan. Kami bertanya, soal masalah yang dihadapi lelaki yang mengaku nelayan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab satu persatu dalam bahasa aneuk Jame ( bahasa local yang berasal dari daerah Minang), yang terkadang diikuti oleh kata-kata yang penuh canda.

Tentu saja, jawaban yang selalu muncul adalah soal modal usaha. Masalahnya bisa karena tidak ada modal atau tidak cukup modal. Bisa pula karena sulitnya memperoleh modal usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha itu dan lain sebagainya. Maklum sajalah, selama ini, akses kredit bagi kaum marginal seperti nelayan, petani dan perempuan usaha kecil terasa sangat sulit, karena berbagai alasan. Tidak punya agunan, takut tidak sanggup menyicil, atau terlalu berat membayar bunga dan sebagainya. Kalau pun ada kredit, seperti Kredit dana PER (pemberdayaan ekonomi rakyat) yang pernah diluncurkan oleh Pemerintah daerah di Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa tahun yang lalu itu, orang-orang kecil seperti nelayan, tidak mudah mendapatkannya. Padahal, untuk menjalankan kegiatan usaha nelayan, seorang nelayan tidak hanya cukup dengan modal sebuah pancing, jarring atau jala. Nelayan juga perlu sebuah perahu, kalau tidak ada boat yang besar. Bahkan minyak (premium) untuk menggerakkan boat menuju lautan, menangkap ikan. Sayangnya, fasilitas-fasilitas seperti ini masih menjadi masalah bagi nelayan yang ingin meningkatkan pendapatan (income) yang bisa mensejahterakan.

Persoalan-persoalan tidak adanya modal, sulitnya mendapatkan modal bagi para nelayan memang sudah sangat sering didengar. Kisah-kisah sedih para nelayan memang sudah banyak dituliskan oleh para pemerhati masalah kelautan, atau juga sangat banyak diberitakan oleh para wartawan dan sebagainya. Namun, masalah itu, tetap saja menjadi sebuah catatan sejarah. Ia tetap saja menjadi sebuah elegi yang merdu untuk didengar.

Nasib nelayan Aceh, semakin berat, tatkala gempa dan gelombang tsunami yang menhantam Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Bencana yang sangat dahsyat dan tragis itu, di samping telah merenggut ratusan ribu nyawa, menghancurkan semua sekktor kehidupan dan infra struktur. Gempa dan gelombang tsunami juga telah menghancurkan harapan para nelayan di daerah pesisir, wilayah barat dan timur Aceh. Karena para nelayan yang selamat dari bencana tsunami itu, harus berjuang hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Berjuang bangkit dari puing-puing kehancuran total, tanpa ada keluarga, tanpa ada harta benda, rumah dan modal usaha.

Memulai hidup dari puing-puing kehancuran bagi kaum nelayan, adalah sebuah permulaan yang sangat berat. Oleh sebab itu, nasib para nelayan, terutama mereka yang disebut sebagai korban (victims) maupun yang selamat (survivors) perlu mendapatkan perhatian yang besar. Mereka memerlukan upaya pemulihan selain pemulihan jiwa yang trauma, juga sangat diperlukan pemulihan ekonomi untuk mendorong perbaikan kehidupan mereka yang hancur.

Bencana tsunami yang melanda Aceh di akhir Desember 2004 itu, telah menyentak sontak pintu hati dunia. Mungkin seluruh mata hati masyarakat dunia terbuka lebar melihat nasib masyarakat Aceh. Buktinya, uluran tangan masyarakat dunia yang ditandai dengan berdatangannya bantuan baik barang, besar dan kecil, uang bahkan bala bantuan tenaga langsung dari berbagai penjuru dunia. Bantuan cukup banyak. Pertanyaannya, apakah kedatangan bala bantuan itu ikut serta membangun ekonomi kaum pesisir ini ?

Tentu saja, tidak boleh dipungkiri bahwa sangat banyak pihak yang membantu para nelayan korban tsunami. Ada yang membantu membeli peralatan penangkapan bagi para nelayan ini. Ada yang membantu peralatan penangkapan ikan seperti jaring, pancing dan bahkan banyak pula organisasi dan lembaga asing yang menyediakan boat-boat berskala besar. Seperti yanag dilaporkan oleh Planet Urgence, dalam laporannya No.17 Bulan Juni 2005 menyebutkan bahwa ACTED telah meluncurkan 10 boat yang bagikan kepada kaum nelayan di Kabupaten Nagan Raya. Bantuan kapala atau boat juga mengalir di daaerah-daerah lain seperti di Aceh Besar, Aceh jaya, Aceh barat daya oleh berbagai a-lembaga baik lokal, seperti yayasan PUGAR, nasional maupun Internasional.Pendeknya, kalau kita mau kembali pada hakikat Allah, bahwa sesungguhnya dibalik setiap bencana yang datang dari Allah tersebut ada hikmah yang tersimpan di baliknya. Kalau kita bisa bersyukur, maka kita dapat membaca hikmah-hikmah itu. Minimal saat ini sudah banyak orang mencoba membantu para nelayan korban tsunami dengan berbagai bentuk bantuan. Bahkan, saat ini banyak pihak yang menjalankan program livelihood yang memberikan bekal bagi para korban tsunami untuk memulai hidup kembali.

Di tengah banyaknya bantuan saat ini, apakah bisa momentum ini dapat dijadikan sebagai sebuah batu pijakan (steppingstone) bagi pembangunan kembali ekonomi kaum pesisir ? Barangkali jawabannya ya bisa. Tentu saja bisa. Apalagi bantuan yang ada, katanya sangat besar.Dengan demikian, harapan akan berdayanya para nelayan di daerah pesisir Aceh yang terkena terjangan tsunami menjadi sesuatu yang sangat prospektif. Dikatakan demikian, karena kaum nelayan tersebut kini konon banyak diperhatikan oleh pihak-pihak yang telah datang membawa bala bantuan. Hanya saja, bila kita boleh sedikit pesimis, kita akan bertanya apakah semua bantuan itu akan dapat memberdayakan para nelayan ? Sekali lagi, bahwa ini masih memerlukan kajian. Maka, kalau mau dikaji lebih dalam, bantuan-bantuan itu belum secara signifikan dapat menjawab persoalan kaum nelayan. Karena, banyak bantuan yang diberikan itu bukan sebagai sebuah jawaban, tetapai masih menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.. Hal ini bisa terjadi, karena strategi yang digunakan dalam membangun ekonomi kaum pesisir ini, belum tepat. Oleh sebab itu, agar bantuan yang diberikan kepada kaum nelayan bisa lebih berarti dan bernilai ekonomis berkelanjutan, maka pola bantuan yang diberikan harus direncanakan secara matang dan partisipatif yang diikuti dengan upaya pendampingan yang intens.

Sangat Perlu dan Potensial

Memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan, dilihat dari kondisi saat ini sangatlah diperlukan. Dikatakan demikian, karena kelompok ini adalah korban pertama yang sangat menderita. Di samping itu, pemberdayaan kaum nelayan merupakan upaya strategis bagi pengembangan ekonomi di Indonesia. Alasannya, karena luasnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia dan khususnya nelayan di Aceh saat ini.. Oleh sebab itu, kiranya pemerintah sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab dalam memberdayakan kaum nelayan, diharapkan dapat membuat program-program strategis yang memberdayakan secara ekonomi untuk mengembalikan kaum nelayan pada posisi yang tidak lagi marginal. Dan dalam konteks Aceh masa kini, pasca tsunami, yang dalam paradigma penanganan bencana melalui 3 tahap, yakni emergency, recovery dan rehabilitasi ini, pemberdayaan nelayan harus dapat memberikan jaminan bagi pemulihan keberdayaan nelayan secara terpadu.

Barangkali, dalam sistuasi sekarang ini, dimana banyak pihak yang concerns pada upaya pemberdayaan kaum pesisir perlu, seharusnya dapat membangun koordinasi yang jelas di antara para pihak. Perlu ada pembagian peran yang dimainkan. Siapa, melakukan apa dalam komunitas kaum tersebut. Hal ini perlu agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan kegiatan di dalam masyarakat. Apabila hal ini terjadi, maka yang berjalan, bukanlah pemberdayaan, akan tetapi pelemahan kaum ini, bahkan bantuan bukan lagi menjadi berkah, tetapi menjadi sebuah bencana baru yang dapat merusak sistem sosial.

Bagi para pihak yang berencana memberdayakan kaum nelayan juga bisa bertanya pada diri masing-masing. Misalnya, untuk apa kita hadir ke dalam komunitas nelayan ? Kita akan berbuat apa ? Apakah kita akan menjalankan fungsi seperti yang digambarkan orang dengan Sinterklas yang dapat merubah sesuatu dan sebagainya ? Kalau ingin menolong, apakah kita yang akan menjadi penolong, atau kita hanya sebagai fasilitator yang dapat menggerakan partisipasi mereka ?. Masih banyak lagi pertanyaan yang perlu dipertanyakan dan perlu dijawab.

Singkat kata, bila kita ingin memberdayakan masyarakat nelayan, khususnya untuk pemberdayaan nelayan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama tentang penglibatan secara langsung dan aktif para nelayan dalam semua proses perencanaan. Tentu saja kita harus fahami masalah apa yang mereka hadapi. Untuk ini, diperlukan sebuah upaya untuk menggali (identifikasi) masalah. Hal kedua, keterlibatn mereka juga tidak hanya sekedar mengidentifikasi masalah, tetapi juga perlu mengajak mereka untuk mengkaji (menganalisis) masalah-masalah mereka sendiri. Hal ini perlu untuk membangun kesadaran. Kesadaran yang muncul ketika melihat realitas diri yang dapat dijadikan sebagai batu pijakan untuk menatap masa depan yang ideal menurut kacamata atau visi mereka sendiri. Agar penglibatan mereka lebih berarti, maka perencanaan dan agenda kerja bisa disusun bersama.

Kalau perencanaan secara partsipatif dapat dilakukan dengan kaum pesisir ini, maka perlu membangun konsensus dan kesepakatan-kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatab yang direncakan bersama tersebut. Kesepakatan ini perlu sebagai alat monitoring dan kontrol dalam pelaksanaan program. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana membuat kegiatan ekonomi yang memberdayakan dan berkelanjutan. Artinya, membuat kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasiskan rakyat, berorientasi ke masa depan dan mereka mampu mengatasi masalah sendiri, setelah melaalui proses pendampingan yang intens. Bila ini diupayakan. Insya Allah, pemberdayaan ekonomi kaum pesisir bisa menemukan sebuah jalan yang prospektif. Semoga saja.

Penulis : Tabrani Yunis